Majapahit mencapai kebesarannya pada abad XIV, berdasarkan keterangan-keterangan dalam Nagarakrtagama. Wilayah dan pengaruhnya meliputi wilayah lebih luas dari pada kepulauan Nusantara dewasa ini. Di dalam karyanya itu, Prapanca juga mengungkapkan banyak keterangan tentang masyarakat Majapahit dengan diskripsi sosial yang sangat jelas, tidak hanya struktur sosial beserta stratifikasinya, tetapi juga struktur kekuasaan beserta hirarki dan pelbagai elite kekuasannya.
Berkat wawasan sosial Prapanca pelbagai segi tekstur masyarakat Majapahit terungkapkan, sehingga terbentanglah kanvas sosial secara jelas sebagai latar belakang sistem politik beserta tata-pemerintahannya. Ahli purbakala dan sejarawan amat beruntung mewarisi jenis historiografi yang lain dari pada yang lain; yaitu Nagarakrtagama, yang tidak lagi ditulis berdasarkan pandangan dunia kosmis-magis serta mitologis, tetapi terutama memuat deskripsi empiris tentang realitas sosial, politik dan kultural kerajaan ekonomis Majapahit.
Dalam karangan ini kebesaran Majapahit tidak digambarkan berdasarkan luasnya teritorium ataupun wilayah pengaruhnya saja, akan tetapi lebih dihubungkan dengan orde sosial yang dapat diciptakan, sehingga lebih mampu mewujudkan masyarakat tata tentrem kerto rabarjo seperti yang senantiasa diidealisasikan dalam pewayangan sesuai dengan milenarisme dalam tradisi peradaban kejawen.
Kalau pada umumnya orang lebih tertarik kepada gambaran milenaristis tentang Majapahit, rupanya hal itu perlu diimbangi oleh lukisan sejarah yang mendekati realitas sosial yang kongkrit seperti yang diungkapkan dalam Nagarakrtagama, disertai analisis struktural untuk menjelaskan bagaimana sistem sosial dan politik masyarakat Majapahit berfungsi.
Masyarakat Majapahit
Tidak dapat disangkal lagi, bahwa abad 14 adalah jaman berkembangnya kerajaan Majapahit. Puncak dari kemegahan Negara teokratis pada jaman pemerintahan raja Hayam Wuruk (1350-1389). Tingkat pertanian yang maju berdasarkan irigasi yang luas dengan disertai perdagangan internasional yang berkembang, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk meluaskan pengawasan teritorial, untuk mengembangkan birokrasi yang makin terperinci, dan untuk menyusun kekuasaan politik yang semakin disentralisasikan.
Dinasti Majapahit berkembang melalui suatu fase pemungutan upeti dari negeri-negeri taklukan atau negeri-negeri yang lebih lemah, dan mencapai puncaknya pada waktu mempunyai dominasi politik atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara meski tanpa peleburan teritorialnya. Dengan bertambah luas dan majunya perhubungan antar daerah, sistem sosio-kultural di dalam wilayah politik Majapahit berintegrasi ke dalam secara lebih kuat dan lebih jelas, terpisah dari sosio-kultural yang lain secara teritorial.
Lebih tepatnya Majapahit memasuki masa yang disebut integrasi tingkat negara, yang mencakup masyarakat pertanian hidrolik dan masyarakat kota perdagangan, sehingga kita dapat menganggap Majapahit sebagai masyarakat pertanian dan perdagangan. Dalam hubungan ini dapatlah dikatakan, bahwa di satu pihak Mataram dan Bali dapat digolongkan sebagai masyarakat hidrolik, sedang di pihak lain Malaka sebagai pusat perdagangan tanpa daerah pedalaman, maka dapat disebut kerajaan kota.
Konsep masyarakat hidrolik itu menunjukkan suatu fakta bahwa di daerah Majapahit telah dibangun suata sistem irigasi yang luas, karena memiliki daerah luas yang bertanah vulkanis muda yang subur, adanya sungai-sungai besar, seperti Sungai Brantas dengan anak sungainya, maka produktivitas pertanian irigasi itu tinggi dan menjadi basis peradaban.
Sebelum mencapai integrasi sosio-kultural tingkat negara, yang terdapat hanya komunitas komunitas kecil dengan specialisasi yang terbatas, sedang hubungan ekonomi, sosial dan religius antara komunitas-komunitas itu tidak begitu banyak. Dengan berkembangnya bangunan irigasi terjadilah pembentukan sistem sosio-kultural suprakomunitas. Ini berarti pengintegrasian dibentuk melalui kerjasama dalam soal-soal irigasi di bawah pengawasan suatu kelas teokratis.
Hasilnya ialah produktivitas bertambah dan terjadi surplus, jumlah penduduk meningkat, bangunan-bangunan umum menjadi lebih besar, spesialisasi lebih banyak, kekuasaan pemerintahan pusat semakin kuat dan pengawasan teritorial meluas. Ada bukti-bukti yang cukup banyak, bahwa produksi dan perdagangan menjadi faktor utama pengintegrasian kerajaan. Sudah pasti, bahwa usaha ekonomi, surplus, hasil kerajinan tangan sebagian besar diawasi oleh kekuasaan pusat. Sudah dengan sendirinya, bahwa faktor-faktor ekonomi yang pokok, seperti persediaan air, tanah persawahan dan pengerahan tenaga kerja, sejak semula adalah usaha kerajaan yang utama. IC/AND/XII/06
